Jokowi dimata para guru pedesaan

Kemungkinan, di level guru pedesaan, jargon ini cukup melekat kuat bahwa Jokowi boneka Megawati, Jokowi serakah, belum selesai jadi Gubernur DKI calonkan jadi Capres. Barusan mendengar para guru itu ngerumpi disela liburan nya ke Bali. Gemes ingin beri mereka ‘pencerahan’ namun waktu tidak memungkinkan.

Ingin kukatakan, wahai para ibu guru, Jokowi sejatinya dipilih oleh rakyat. Ibu Megawati adalah representasi dari rakyat. Ibu Mega berhasil jadi Ketua Umum PDIP Perjuangan ya karena pilihan rakyatnya melalui kongres/musyawarah nasional. Di kongres itu ada perwakilan PDIP Perjuangan seluruh Indonesia yang berikan mandat Bu Mega untuk memilih calon presiden RI. Perwakilan itu bilang, “Oke Ibu, kami percayakan Ibu untuk menunjuk kader bangsa yang pantas jadi presiden RI, silakan pilih”. Maka Bu Mega pilih Jokowi. Kalau ikut-ikutan bicara boneka ya Jokowi lah boneka nya rakyat. Apa salah? Jokowi harus menerima mandat itu atau akan kecewakan/menodai kepercayaan/amanah rakyat.

Jokowi bukanlah seorang penurut jika harus membela rakyat. Salah satu bukti adalah ketika Jokowi sewaktu menjadi Walikota Solo menolak rencana pembangunan mall di atas lahan bangunan kuno bekas pabrik es Saripetojo, Kampung Jantirejo, padahal dari pihak Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo telah menyetujuinya. Alasan Jokowi menolak pembangunan mall di lokasi tersebut adalah, yang paling utama karena keberadaan mall di sana dikhawatirkan akan menggerus rezeki rakyat kecil yang sudah puluhan tahun berdagang di sekitar lokasi tersebut, dan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan kuno (didirikan tahun 1888) sehingga layak dijadikan cagar budaya.

Jokowi bakal lembek, karena bukanlah militer. Memangnya presiden kita yang 2 periode itu kurang militer apa? Persoalan asap, sadap dan ratu mariyuana saja lembeknya minta ampun. Menjadi militer bukanlah jaminan menjadi tegas. Ketegasan Jokowi adalah seringkali pecat para pejabat yang mbalelo. Mutasi pejabat yang wanprestasi. Tegas bukan dinilai dari tampilan fisik saja.

Kemudian ibu guru yang terhormat, tentang serakah itu. Ada kebijakan pemerintah provinsi yang tidak berdaya hadapi kebijakan pemerintah pusat/presiden. Contoh ketika Jokowi sbg Gubernur DKI ingin urai kemacetan lha malah Presiden buat kebijakan mobil murah. Jokowi waktu itu sudah berhasil meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan dari 12 km/jam menjadi 18 km/jam dan lantas kena banjir mobil murah merajalela di Jakarta. Ini kleru, kleru besar! Maka Jokowi harus menjadi RI 1 jika ingin membela provinsi dan daerah. Buat peraturan yang merakyat. Semisal lagi kurangi Mall dan revitalisasi pasar tradisional, cabut subsidi BBM biar yang terbiasa bermobil beralih ke angkutan masal. Begitu Bu .. bu guru ku 🙂

Jokowi itu tidak punya ambisi jadi Gubernur, apalagi Presiden RI jikalau rakyat tidak meminta nya. Coba lihat beberapa tahun-tahun sebelumnya, apa ada iklan Jokowi menghiasi TV-TV nasional kita dan mencitrakan diri sebagai ketua ini itu ingin lakukan perubahan terhadap Indonesia? Yang ada hanyalah iklan seseorang yang perkenalkan nama, klaim sebagai ketua HKTI dan diakhir iklan selalu terdengar lengkingan suara burung. Tokoh itulah yang berambisi besar. Maka sekali lagi, rakyatlah yang berambisi Jokowi supaya jadi presiden 🙂

Itu … *sruput-kopi*. Ingat bahwa persatuan kita adalah urusan nomor satu, kedaulatan rakyat adalah nomor satu. Presiden itu urusan nomor dua. Damai di hati dan di bumi ini 🙂

Bagikan Yuk


1 Comment

  1. Syaiful Anam - jual bantal boneka kasur bayi January 21, 2015 at 11:18 am

    Semoga saja Bapak Presiden kita bisa memegang teguh amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Aamiin

    Reply


Leave A Response