Nama Pemerintah dan Pemerintahan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Satu pernyataan yang sangat menggelitik dalam pikiran datang dari orang tua yang selalu berpesan kepada anaknya. Jangan jadi pegawai negeri !. Pesan itu meluncur ketika kedua orang tua itu masih aktif bekerja menjadi pegawai negeri sipil di sebuah pemerintah daerah tingkat dua pada jaman orde baru lalu.

Dengan alasan tingkat kualitas hidup serba pas-pasan, selalu mengandalkan koperasi sebagai tambatan mencukupi kebutuhan materil, bahkan bila beruntung bisa ‘bermain belakang’ (ucapan lirih untuk korupsi) untuk mendapatkan rejeki berlipat ganda. Apakah hanya alasan itu saja yang berkecamuk ketika doktrin larangan menjadi pegawai negeri mengemuka ?. Ada apa dengan tipe pegawai negeri tersebut dalam sebuah sistem pemerintahan di Indonesia ?

Pegawai negeri adalah aparatur negara dari sebuah pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah sendiri adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pemerintahan tersebut terjabarkan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD tersebut, kata pemerintahan terulang sebanyak 18 kali dan kata pemerintah terulang sebanyak 14 kali.

Sedangkan dalam telaah hukum perundangan di Indonesia dan kajian buku-buku mengenai negara di Indonesia, bahkan hasil pencarian di dunia internet, saya pikir belum menemukan atau menjelaskan kapan, di mana, bagaimana dan kenapa masyarakat kita menggunakan kata pemerintah/pemerintahan sebagai sebutan organisasi pengelola negara.

Maka, sebagai permakluman atas dangkalnya ilmu pengetahuan saya, mungkin tulisan ini hanya mampu berhipotesis saja bahwa kata ‘pemerintah’ dipakai sejak jaman pra Indonesia, muncul pada saat semangat kebangsaan dalam masa penjajahan Hindia Belanda. Tetapi, roh yang terbawa dalam kata ‘pemerintah’ sudah ada sejak model kekuasaan kerajaan bercokol di bumi nusantara.

Sesuai makna etimologi bahasa, pemerintah berarti pemberi perintah, komando atau instruksi. Nuansanya yang militeristik dan/atau paternalistik mencerminkan asimetri antara yang memerintah dan yang diperintah. Istilah ini menegaskan relasi antara majikan dan hamba sahaya. Terminologi ini tentunya cukup cocok untuk mengacu pada hubungan antara raja dan bawahan serta rakyatnya, selanjutnya diadopsi oleh penguasa Hindia Belanda kepada subyek jajahannya.

Jika sejarah bangsa Indonesia ditelusur dari sistem kerajaan jaman dulu, bangsa kita ini dulunya tidak terlepas dari budaya perang dan penaklukan daerah-daerah untuk kepentingan kekuasaan sebuah dinasti/raja. Terdapat hubungan tegas bahwa raja atau sebuah dinasti adalah pemilik atas daerah-daerah kekuasaan yang dihuni oleh rakyatnya.

Sumber daya alam boleh digunakan oleh rakyatnya tetapi sebagai ujud terima kasih atas kelangsungan hidup di suatu daerah, sebuah simbol kesetiaan harus dipersembahkan untuk sang raja. Simbol kesetiaan itu adalah upeti, bisa berupa hasil bumi, perhiasan atau uang kepeng.

Jika ada rakyat membangkang atas upeti, maka raja melalui bala tentaranya akan memberikan hukuman setimpal atas pengingkaran itu. Rakyat selalu ditempatkan sebagai struktur sosial paling bawah karena kesaktian dan kekuasaan adalah penjamin hidupnya. Maka strata sosial masyarakat terkelompokkan sesuai tingkatannya. Ada tingkatan bangsawan, ksatria, dan rakyat jelata.

Untuk tetap mempertahankan pengaruh dalam masyarakat, tak jarang bangsawan mempergunakan kekuatan alam yang sebetulnya masuk diakal dirubah menjadi sesuatu yang irasional. Dilahirkanlah tokoh-tokoh mistis penguasa alam lain semisal penguasa Gunung itu, penguasa laut ini, penguasa hutan itu untuk disandingkan dengan seorang raja, sehingga posisinya tetap dianggap kuat di dunia nyata dan gaib. Rakyat berpandangan ganda terhadap hal tersebut dan tetap harus diberikan rasa takut kepada kekuasaan yang berlangsung.

Mistis ini ternyata dibungkus rapi dan dirupakan menjadi bentuk lain ketika kita berada di jaman kekuasaan orde baru. Masih ingat dengan Pancasila ? Penguasa orde baru selalu mendasarkan Pancasila kepada masyarakat yang kritis terhadap ketimpangan. Atas dasar Pancasila, para cendekiawan kritis diberangus. Pancasila harus menjadi doktrin wajib ketika kita duduk dibangku sekolah, maupun aktif dalam kegiatan politik.

Kembali kepada kekuasaan jaman kerajaan, kegiatan perang, penaklukan, cerita kedigjayaan seorang raja, sebuah dinasti, kesaktian mahapatih, tampuk kekuasaan raja silih berganti, cerita heroik seorang rakyat jelata, budaya antara gusti dan bawahan (kawulo), kekejaman raja, dan ketakutan rakyat diadopsi manis oleh tampuk kekuasaan berikutnya, yaitu pemerintahan Hindia Belanda.

Untuk melanggengkan kekuasaan dan menyerap habis sumber daya alam Indonesia, mereka tetap menciptakan rasa ketakutan kepada masyarakat. Kongsi dagang bernama VOC tetap berjalan manis didukung kekuatan militer Hindia Belanda. Konsep majikan, tuan tanah, kaum kaya, dan rakyat jelata (budak) berkembang subur. Sampai akhirnya gerakan kebangsaan muncul menentang keberadaan mereka di bumi Indonesia.

Gerakan kebangsaan digagas oleh segelintir masyarakat pribumi yang tercerahkan setelah mendalami ilmu pengetahuan. Mereka mendapatkan pencerahan itu tidak jauh dari kekuasaan yang berpengaruh saat itu. Ketimpangan dan berbagai ketidakadilan dari pemerintah Hindia Belanda menciptakan gerakan mempersatukan berbagai bangsa agar bersatu padu melawan mereka. Sebuah simbol persatuan mengemuka, yaitu Indonesia.

Indonesia modern sebagai sebuah tujuan memang digagas dan dibayangkan oleh segelintir intelektual. Ia diwujudkan bersama dalam berbagai cara perundingan dan termasuk lewat jalur keras revolusi fisik. Pada periode ini jargon-jargon komunisme-sosialisme sedang berada dalam puncaknya.

Propaganda demokrasi dan demokratisasi pun sedang mendapatkan momentum terbesarnya. Keduanya sarat dengan daya pikat-nya masing-masing. Para intelektual muda Indonesia di dalam dan luar negeri menggagas keindonesian kita dalam kompleksitas tersebut. Sehingga akhirnya memerdekakan diri dari pemerintah penjajahan pada tahun 1945.

Pada pembukaan UUD 1945, akhirnya kata pemerintah tercantum disana dalam paragraf ke-4. “… Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …”. Betapa indahnya kata pemerintah digunakan untuk tujuan yang mulia. Dan kata itu dipergunakan seterusnya untuk mempermudah organisasi masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa yang terjadi berikutnya ?. Masa-masa kejayaan kekuasaan datang silih berganti. Masa pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan saat ini SBY tetap mempergunakan kata pemerintah dan pemerintahan sebagai sebutan organisasi perwakilan dari amanat rakyat. Amanat mulia yang mengemuka dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal pendukungnya. Bentuk demokrasi Pancasila nan agung bagi rakyat Indonesia.

Kajian ilmiah banyak menyebutkan bahwa Sumber Daya Alam Indonesia melimpah ruah dan Sumber Daya Manusia Indonesia adalah potensi luhur pembangunan bangsa, salah satunya dalam peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Dalam pengertian sempit maupun luas, manusia adalah makhluk ekonomi. Dan pemerintahan pada hakikatnya adalah fenomena ekonomi. Berdasarkan ‘pembenaran’ yang ada fungsi setiap pemerintah negara adalah sebagai ‘perencana perekonomian’, tetapi satu hal yang ironis adalah doktrinasi dari pegawai pemerintahan itu sendiri yang melakukan himbauan agar tidak terlibat didalamnya. Termasuk penyalahgunaan aset negara, penyelewengan jabatan, dan kasus-kasus korupsi merebak dikalangan pemerintahan sendiri dan menularkannya kepada masyarakat non pemerintah.

Adakah yang salah dalam pemerintah ?. Atau, adakah kekeliruan didalam tubuh pemerintahan Republik Indonesia ?. Apakah nama ‘pemerintah’ berpengaruh terhadap kinerja aparatur-nya?. Apakah pemerintah suka mempermainkan rakyat-nya ? Kita lihat peristiwa terkini tentang harga BBM, pemerintah membuat jargon prestasi menurunkan harga BBM sampai 3 kali. Apakah pemerintah SBY tidak ingat bahwa titik awal harga BBM (premium) sebelum naik adalah Rp. 1.810/liter, kemudian per tanggal 1 Maret 2005 naik menjadi Rp. 2.400/liter, merangkak naik 1 Oktober 2005 menjadi Rp. 4.500/liter, lagi pada 24 Mei 2008 naik ke Rp. 6.000/liter. Penurunan BBM (premium) dimulai 1 Desember 2008 menjadi Rp. 5.500/liter, dilanjutkan 15 Desember menjadi Rp. 5.000/liter, dan akhirnya 15 Januari 2009 menjadi Rp. 4.500/liter.

Melihat sejarah BBM diatas, kembali lagi rakyat ‘dibodohi’ dengan jargon prestasi pemerintah SBY. Bisa disebut prestasi jika harga BBM turun dibawah level Rp. 1.810/liter. Tetapi harga BBM sepertinya akan dijadikan isu politik saja, demi kepentingan dinasti-nya.

Jika mengacu kepada pasal 27 UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, apakah masih relevan menggunakan kata ‘pemerintah’ dalam rangka persamaan kedudukan di dalam sebuah tatanan demokrasi Pancasila ?.

Kembali saya mengulang bahwa sesuai makna etimologi bahasa, pemerintah berarti pemberi perintah, komando atau instruksi. Padahal harusnya “pemerintah” itu adalah pengelola negara untuk kepentingan rakyatnya. Sesuai dengan arti kata “Government”.

Apakah faham kenapa Indonesia belum maju ? Gantilah pemerintah dengan nama/kata lain yang lebih sesuai. Memberikan nama yang baik diharapkan akan mempengaruhi kepada yang punya nama. (Baca juga Risalah Aqiqah). Piss !

Tulisan yang berkaitan :

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Bagikan Yuk

banner 4 dongkrak
Banner 1
Banner 2
banner 3

24 Responses to “Nama Pemerintah dan Pemerintahan”

  1. Method Panda Says:

    oke pemikiran yang bagus dan detail
    karena terus terang, saya belum pernah berfikir sampe kesana,
    akan kata ‘pemerintah’ yang berkonteks tertentu.

    Salam Semangat Sahabat!

    Reply

  2. Arif Nofiyanto Says:

    Khusus untuk Hendro, aku buka kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, Edisi kedua cetakan keemat tahun 1995.

    Dalam kamus itu, pemerintah di definisikan sebagai kata benda yang berarti sebuah sistem menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Didefinisikan juga sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul Tanggung Jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Selain deinisi diatas, juga di definisikan sebagai penguasa suatu negara dan badan tertinggi sebuah negara.

    Sangat jelas disana, bahwa pemerintah adalah Pemikul Tanggung jawab terbatas, yang bisa diartikan mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu. Misalnya menaikkan atau menurunkan harga BBM.

    Persoalannya, ada pada mentalitas yang ternyata lebih menyukai kata dasarnya “perintah” dan bau lamanya…yakni mental feodal.

    Kalo ga salah tentang feodalitas ini pernah aku tulis dulu di maestro ndro. Yakni kekuasaan rezim lama, yang sebenrnya berawal dari hubungan kepemilikan tanah oleh para tuan tanah dengan para budaknya, yang kemudian menyusup pada sendi2 sosial lain seperti pemerintahan. Gambaran paling nyata ya struktur pemerintahan kerajaan di nusantara, mereka merupakan pembawa aroma feodalitas itu.

    Lalu jaman berubah terus menerus, sampe kemerdekaan..yang sialnya banyak orang orang awal pemerintahan adalah pewaris feodalisme itu sendiri, dan itu terus melekat sampai sekarang…

    Reply

  3. Nanang Says:

    Salam kenal 🙂

    Reply

  4. PanDe Baik from WarNet Says:

    Wah Wah… asyik nih, kalo BLi Hendra diberi porsi mengkritik. Jelas. tegas dan lugas. He…
    Memang, saya akui jika ‘Pemerintah’ begitu buruk imejnya di masyarakat bahkan dikalangan mereka sendiri. Mungkin ini karena budaya ataupun karya mereka yang sangat jauh dari nilai baik.
    saya sebagai salah satu oknumnya pun kadang menyarankan ‘jika tak siap mengingkari hati nuranimu, ya jangan sekali-sekali masuk ke lingkaran PNS’.
    Secara mata telanjang, memang para PNS itu terlihat hidup enak. Bolos sesukanya tapi gaji tetap didapat tiap bulannya.
    Belum lagi kalo nyunat dana pembangunan secara kecil-kecilan. Tapi secara REAL, ya seperti yang dikatakan diawal diatas :
    mengandalkan koperasi atau pinjaman bank untuk meningkatkan taraf hidup.
    Tak usah jauh-jauh mencari contoh. He…
    Saya sendiri. :bentur:

    Reply

  5. Agung Mojosari Says:

    Wah, tadinya pas dapat sms tak kira postingan curhatan atau bacaan ringan untuk ngilangin stress. eh, lha kok setelah dibaca-baca topik nya kok berat banget (terutama buat otak ku yang dangkal ini) :bentur:

    btw, mengenai pemerintah, semua kembali ke pribadi masing2. kalau dalam pendidikan awal seorang yang akan menjadi pegawai negeri telah ada nilai-nilai kebaikan, maka hidupnya akan lurus2 aja dan kebijakan2 yang diambil akan mensejahterakan masyarakat. ada pegawai yang baik, dan ada pula yang kurang baik. tapi ya di dunia ini kan ada yang positif dan negatif. karena dengan positif dan negatif itulah kita saling melengkapi. yang pasti, kalau ada yang tidak beres dengan pemerintah maka kita jangan segan untuk menyuarakan aspirasi.

    salam mas dari mojosari :apaya:

    Reply

  6. Moeghan Says:

    SMS yang datang tadi kirain mo ngadakan acara kopdar lagi … gak taunya suruh kommentar di Nama Pemerintah dan Pemerintahan 😀

    Wah gimana yah mas?
    Otakku masih belum cukup untuk disuruh mikir gituan, tapi kalau menurut pandanganku sendiri, pemerintah dan pemerintahan sama – sama bikin sakit hati. Selebih dan sekurangnya wowo hualam :gaktau:

    Reply

  7. PanDe Baik Says:

    Kirain cuman saya yang dapet sms dari BLi Hendra. Kirain gara-gara saya termasuk dalam jajaran OKNUM yang saat disurvey kemarin, sekitar enam puluh persen pegawe negeri di Badung justeru malas ngantor.
    :bentur: :bentur: :bentur:

    Reply

    nuzulul Reply:

    kalau 60% sih bukan oknum. tapi sudah masuk gang atau mafia. jadi kesimpulannya… pemerintahan dijalankan oleh para… he…7x. :ohno:

    Reply

  8. Arif Nofiyanto Says:

    Saya juga dapet looh 😀 :oye:

    Reply

  9. Bakul Says:

    Wah pemerintah dari kata ”pe-rintah ” atau tukang perintah. Suatu lembaga yang tugasnya memerintah. Siapa yang diperintah? Rakyat. Siapa rakyat ? orang yang diluar pemerintah. Terus siapa yang menggaji tukang perntah? rakyat dari pajak dan sebagainya. Wah…..la yang menggaji kok diperintah.

    Reply

  10. Fajar Says:

    Kasih dong saran kata baru untuk mengganti kata pemerintah.

    Reply

  11. Andi Hermansyah Says:

    Ngerti sekarang kenapa indonesia enggak maju ?
    Gantilah pemerintah dengan kata lain yang lebih sesuai.

    Reply

  12. Arif Nofiyanto Says:

    Trus apa donk kata baru itu? Gubermen! Goberman? Guverment? Pamong Praja? panglih praja? jawa bangettttttttttt…

    abdi negara hahaha, atau…admin negara 😀 teknisi negara? piss :rose: :jalan: :party:

    Reply

  13. Yanuar Says:

    :top: mas…

    komennya nanti sek.. 😀

    Reply

  14. Yanuar Says:

    WOW… keren…
    mungkin secara kajian etimologi bahasa sudah pasti salah ketika kata tersebut merujuk pada kata dasar yang menjadikan subjek pada kata.
    ketika ada penggalan dalam pernyataan bahwa tukang perintah yang salah kaprah dan tidak benar kerjanya karena tidak mengacu pada sistem. dan hal tersebut akan menjadikan perintah itu tidak dilaksanakan dengan baik.
    Apalagi ditambah dengan sistem birokrasi yang bertumpuk-tumpuk akan melegitimasi perbedaan antara tukang perintah,pelaksana perintah, dan yang menjalankan perintah tersebut.
    akhirnya yaaa.. postingan sampeyan iki seng muncul… he.he..
    Mungkin ini adalah hanya sekedar ilmu yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah suatu otoritas publik yang diharuskan ada karena suatu sistem yang menyangkut antara rakyat dan sinuhunnya.
    ya..ya.. mending jadi ilmu sajah. pemerintah dan pemerintahannya diganti jadi rakyat kawulo atau punggawa sajah. 😀

    Reply

  15. Arie Says:

    ganti jadi apa ya ??? bingung aku …. :ohno:

    Reply

  16. goen Says:

    salam…
    tenkz atas bhan renunganx kanda…
    benar juga apa yg kanda pikirkan…

    mungkin kl sa bs ksh masukan, bgmn kl qta rubah kmbl negara qta menjadi kerajan saja.. agar penerapan pemerintah n pemerintahan bs brjln sesuai koridorx, dmn ckup “SATU” yg didengar, dan yang lain tunduk dgn apa yg sang raja inginkan.
    Blm tentu jk skrg dpimpin o/seorang presiden blm tentu pr bwahanx gubernur,walikota,bupati,kepala desa dpt mendengarkanx, dikarenakan bkn lagi kepentingan memajukn bangsa ini yg mreka pikirkn lg, tp dmn kpentingan partai mereka pikrkan. dikarenakan tkutx mreka jg mngklaim keberhasilan pemerintahan milik s’org atw lbh atw dr segelintir orang saja. padahal mereka lupa bhwa mreka brada di NKRI (Negara kesatuan republik indonesia) tp itulah dinamika yg trjadi.. jd mnding kita kmbl ke kerajaan saja dan ketika raja semena2, raja dpt dtrunkan dr tahtax walaupn itu tdk mudah. ttapi yg sa mau tkankan bahwa ungsi struktural otomati dpt berjalan dgn sistematis

    “dimana ada ladang besar disitulah mreka mnanam benih…”

    Reply

  17. » Menjadi Manusia yang Kreatif » Hidup untuk Keindahan Says:

    […] Huahuahua. Syerem amat. Berdiri sendiri tidak harus menunggu tes PNS agar bisa jadi bagian dari pemerintah. Atau, jika ingin menanti masa agar bisa di pemerintahan, Anda masih bisa berpikir kreatif dan […]

  18. » Terima kasih Pak Bugiakso » Hidup untuk Keindahan Says:

    […] Dalam lomba blog tersebut, tema yang diusung sungguh patriotik. Berbicara tentang negeriku, negeri Indonesia tercinta. Meski topik tentang Pemerintah yang saya usung kalah, tapi lomba tersebut telah melecut saya untuk menuliskan ide yang telah lama terpendam. Ibarat pistol, lomba tersebut telah menjadi pelatuknya, memuntahkan timah panas menuju target … dorrr, kena deh Pemerintah. […]

  19. nuzulul Says:

    ciptakan dunia kerja. kayakan diri anda. :top: niscaya PEMERINTAHANpun bisa anda beli. anda bisa mengatur PEMERINTAH. why not? 🙂
    kalo tidak percaya. coba saja jadi konglomerat kelas kakap. nanti bisa jadi anggota legislatif, atau menteri, atau gurbernur, atau wakil gurbernur, atau wakil presiden. bahkan presiden. :metal:
    yakinlah. kalau anda kreatif dan berpikir positif serta berjiwa dinamis, dengan sendirinya pasti anda tidak akan berpikir untuk menjadi pe-en-es. :daa:
    tapi jika anda ingin adem ayem. statis. entheng-enthengan. tidak terlalu banyak resiko. dapat pensiun tetap. maka pe-en-es adalah pilihan terakhir. asyik…tak perlu dikocok-kocok. :bentur:
    semua kembali kepada gaya hidup, tuntutan hidup atau tujuan hidup . :malu:

    Reply

  20. » Kisah Ponari dan Pemerintah » Hidup untuk Keindahan Says:

    […] dan agak jengah dengan peran pemerintah terhadap dunia kesehatan Indonesia. Hmm, syerem, Ponari dan Pemerintah, apa yang perlu di omongkan […]

  21. Gendo Says:

    wuihh , melihat judulnya saya udah terkaget2, maklum seorang yang kepalanya penuh rumus2 script yang ngejelimet ternyata menulis tentang politik. wuihhh gawat.!!! tapi baru saya inget2 si hendra dulu kan emang bergulat dengan organisasi “politik” mahasiswa. pantes aja.heheh

    salut………
    btw, menyimak analisa hendra mungkin ada bener juga. dikaji secara etimologis, bisa jadi pemakaian kata pemerintah yang ditilik lebih jauh pengertiannya adalah tukang perintah?
    but benerkah sesederhana itu. artinya, kalo sebatas itu, lalu kata pemerintah diganti, sehingga tidak lagi menggunakan idiom yang mengandung arti tukang perintah , maka akan selaras dengan perubahan watak birokrasi di negara kita?
    menurut saya sih tidak sesederhana itu.
    watak birokrasi kita memang watak yang feodal, watak yang minta dilayani dan bukan melayani. sejarah birokrasi adalah sejara kolonial. pada saat Indonesia merdeka dan terjadi peraliha kekuasaan termasuk nasionalisasi aset, sebagaian posisi2 strategis organisasi dikuasai oleh tentara dan priyayi2 yang memang selama masa penjajahan cukup punya akses untuk mendapatkan skil pengelolaan birokrasi.

    watak priyayi yang feodal bercampur dengan watak kolonial didikan belanda plus ditambah watak otoritarian dari watak militer, maka dapat ditebak seperti inilah wajah birokrasi kita; lekat dengan 3 watak yang sudah terkombinasi. belum lagi watak militeristik nan sarkas dipelihara oleh lembaga semacam IPDN (sekolah pencetak pamong praja) bayangkan saja!

    hehhe kok panjang ya?

    sama halnya dengan dulu solusi yang ditawarkan GusDUr waktu menjadi Presiden. menaikan gaji birokrat untuk menanggulangi KORUPSI ditubuh birokrasi. tuh faktanya gagal total. karena kita lupa menghitung, semakin tinngi pendapatan, semakin tinggi pula kebutuhan mereka.

    jadi mengganti instilah pemerintah adalah solusi, tapi tidak menjamin akan berbanding urus dgn perubahan watak birokrasi kita.
    yang dibutuhkan adalah perubahan total sistem pemerintahan, menghilankan budaya kehormatan korps yang cenderung pada praktinya menjadi penutupan kessalahan.

    butuh satu generasi baru untuk itu. caranya bangun sistem yang efektif, bangun pendidikan praja yang berwatak sipil.

    begitulah sedikit cuap2 saya

    thank
    sekali lagi salut (ditengah rumus script yang bersliweran di sekitar kepala, hendra ternyata punya waktu untuk menulis ttg politik)

    salam

    gendo

    maju terusssss

    Reply

  22. Villas in Seminyak Says:

    kok bingung yang mana aja terserah yang penting konotasinya untuk kebaikan saya sih setuju aja :p nyambung nggak ya :ohno:

    Reply

  23. Windu Saputra Says:

    berpendapat sedikit,kalo salah mohon dikoreksi, tidak terlalu paham dengan politik 🙂

    kalo nama pemerintah diganti mungkin saja akan ada efeknya terhadap kinerja mungkin saja tidak.
    karena pada intinya itu sikap yang harus berubah, namun nama juga bisa dijadikan seperti pengharapan. Seperti orang tua menamakan anaknya misalnya “Krisna” kemungkinan beliau berharap supaya anaknya berprilaku seperti Krisna.

    Jadi kalo pemerintah diganti namanya, tentu kita akan berharap kinerja pemerintah sesuai dengan nama yang dipakai nantinya.

    Agar pemerintahan menjadi lebih baik mungkin tidak cukup dengan satu orang yang baik tapi lebih dari satu.

    Semoga Indonesia lebih baik!!!

    Reply

DoFollow Comments - Be wise yah - Leave a comment below


Chat with me